04.00
hewan
"Saya sudah beberapa kali menyampaikan posisi pemerintah, intinya kalau ada pihak swasta yang ingin melakukan, menggalakkan voting silakan, tidak ada masalah," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (9/11/2011).
Mari memaparkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mempunyai program untuk mengembangkan Taman Nasional Komodo dari beberapa tahun yang lalu.
"Dan program itu akan terus berjalan termasuk melakukan promosi dengan berbagai cara yang lain. Karena memang komodo sebagai ikon Indonesia itu sesuatu yang unik dan bisa digunakan untuk mempromosikan Indonesia maupun NTT dan daerah sekitarnya," papar Mari.
Namun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan Pulau Komodo. "Kita juga punya tanggung jawab karena dia sudah diakui oleh UNESCO sebagai natural and cultural heritage rights itu tahun 1991. Untuk itu kita harus menjaga kelestariannya, konservasinya harus dijaga dari taman nasional itu sendiri maupun dari komodonya," imbuhnya.
"Komodo itu kan binatang yang dilindungi. Nah ini kita akan terus dengan program kita. Tapi kalau ada swasta yang mau melakukan penggalangan voting ya silakan," papar mantan Menteri Perdagangan ini.
(anw/vit)
dipermasalahkan. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak ingin terlibat terlalu jauh.
"Saya sudah beberapa kali menyampaikan posisi pemerintah, intinya kalau ada pihak swasta yang ingin melakukan, menggalakkan voting silakan, tidak ada masalah," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (9/11/2011).
Mari memaparkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mempunyai program untuk mengembangkan Taman Nasional Komodo dari beberapa tahun yang lalu.
"Dan program itu akan terus berjalan termasuk melakukan promosi dengan berbagai cara yang lain. Karena memang komodo sebagai ikon Indonesia itu sesuatu yang unik dan bisa digunakan untuk mempromosikan Indonesia maupun NTT dan daerah sekitarnya," papar Mari.
Namun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan Pulau Komodo. "Kita juga punya tanggung jawab karena dia sudah diakui oleh UNESCO sebagai natural and cultural heritage rights itu tahun 1991. Untuk itu kita harus menjaga kelestariannya, konservasinya harus dijaga dari taman nasional itu sendiri maupun dari komodonya," imbuhnya.
"Komodo itu kan binatang yang dilindungi. Nah ini kita akan terus dengan program kita. Tapi kalau ada swasta yang mau melakukan penggalangan voting ya silakan," papar mantan Menteri Perdagangan ini.
(anw/vit)
Pemerintah Enggan Campuri Kisruh SMS Komodo
Jakarta - SMS untuk mendukung Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia banyak dipermasalahkan. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak ingin terlibat terlalu jauh.
"Saya sudah beberapa kali menyampaikan posisi pemerintah, intinya kalau ada pihak swasta yang ingin melakukan, menggalakkan voting silakan, tidak ada masalah," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (9/11/2011).
Mari memaparkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mempunyai program untuk mengembangkan Taman Nasional Komodo dari beberapa tahun yang lalu.
"Dan program itu akan terus berjalan termasuk melakukan promosi dengan berbagai cara yang lain. Karena memang komodo sebagai ikon Indonesia itu sesuatu yang unik dan bisa digunakan untuk mempromosikan Indonesia maupun NTT dan daerah sekitarnya," papar Mari.
Namun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan Pulau Komodo. "Kita juga punya tanggung jawab karena dia sudah diakui oleh UNESCO sebagai natural and cultural heritage rights itu tahun 1991. Untuk itu kita harus menjaga kelestariannya, konservasinya harus dijaga dari taman nasional itu sendiri maupun dari komodonya," imbuhnya.
"Komodo itu kan binatang yang dilindungi. Nah ini kita akan terus dengan program kita. Tapi kalau ada swasta yang mau melakukan penggalangan voting ya silakan," papar mantan Menteri Perdagangan ini.
(anw/vit)
Baca Juga
Komodo Mati, JK Minta Pengelolaan KBS Diambil Alih
Rabu, 9 November 2011 12:55 wib
2 16 Email0
Komodo yang hilang di KBS beberapa waktu lalu (Foto: Amir T/okezone)
SURABAYA- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diambil alih oleh pemerintah kota agar tidak ada binatang di KBS yang kembali mati.
Pernyataan ini disampaikan Jusuf Kalla menanggapi kematian komodo koleksi KBS berusai 20 tahun pada Selasa 8 November kemarin. Jusuf Kalla menyampaikan hal tersebut saat seminar kewirausahaan di Kampus Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (9/11/2011) siang.
Pria yang kerap disapa JK ini mengaku prihatrin atas meninggalnya satwa langka tersebut.
Komodo, lanjut JK, merupakan aset bangsa Indonesia yang saat ini sedang gencar dipromosikan sebagai salah satu tujuh kejaiban dunia. Jika tidak diimbangi dengan pelestarian yang baik, maka akan merugikan KBS dan usaha bangsa pada umumnya.
JK juga berharap kepada KBS untuk sementara bisa merawat komodo dan hewan lain agar lebih baik. Dia menyakni, jika perawatan satwa berjalan baik maka komodo bisa hidup lebih sehat dan bisa berkembang biak dengan
Sebagai langkah awal, KBS bisa direhabilistasi dan ditata ulang.
Sementara itu disinggung mengenai komentar Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo, terkait New7Wonders sebagai yayasan fiktif atau tidak jelas, JK membantahnya.
(Rahmat Ilyasan/Sindo TV/kem)
Pernyataan ini disampaikan Jusuf Kalla menanggapi kematian komodo koleksi KBS berusai 20 tahun pada Selasa 8 November kemarin. Jusuf Kalla menyampaikan hal tersebut saat seminar kewirausahaan di Kampus Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (9/11/2011) siang.
Pria yang kerap disapa JK ini mengaku prihatrin atas meninggalnya satwa langka tersebut.
Komodo, lanjut JK, merupakan aset bangsa Indonesia yang saat ini sedang gencar dipromosikan sebagai salah satu tujuh kejaiban dunia. Jika tidak diimbangi dengan pelestarian yang baik, maka akan merugikan KBS dan usaha bangsa pada umumnya.
JK juga berharap kepada KBS untuk sementara bisa merawat komodo dan hewan lain agar lebih baik. Dia menyakni, jika perawatan satwa berjalan baik maka komodo bisa hidup lebih sehat dan bisa berkembang biak dengan
Sebagai langkah awal, KBS bisa direhabilistasi dan ditata ulang.
Sementara itu disinggung mengenai komentar Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo, terkait New7Wonders sebagai yayasan fiktif atau tidak jelas, JK membantahnya.
(Rahmat Ilyasan/Sindo TV/kem)
Berita Terkait : Kebun B
Komodo Putra Foundation Somasi dan Class Action New Seven Wonders
suarasurabaya.net| Komodo Putra Foundation dan Komite Supremasi Hukum akan melakukan somasi dan class action pada sejumlah pihak yang sengaja menyalahgunakan promosi Komodo untuk keuntungan pribadi atau kelompok lewat dukungan SMS.Pihak yang disomasi dan diclass action itu adalah Emmy Hafildz Koordinator Pendukung Pemenangan Komodo (P2K), Jusuf Kalla Duta Komodo untuk pemenangan di New Seven Wonders, dam yayasan New Seven Wonders yang dipimpin Bernard Weber di Swiss.
Ahmad Salim kuasa hukum Komodo Putra dan Komite Supremasi Hukum pada suarasurabaya.net, Rabu (9/11/2011) mengatakan tidak ada keuntungan yang didapat Komodo maupun rakyat sekitar dalam kegiatan dukung mendukung lewat New Seven Wonders.
Sebaliknya, banyak pemilik ponsel rakyat Indonesia secara sadar maupun tidak sadar malah dirugikan untuk dukungan pada sebuah yayasan yang tidak jelas keberadaannya di Swiss.
Yang dibutuhkan oleh Komodo dan rakyat sekitar Pulau Komodo, kata Ahmad Salim, adalah konservasi, bukan dukungan lewat SMS. Sejumlah pengacara dan peneliti diantaranya Prof Putra Sastrawan mantan PR III Universitas Udayana yang sejak 1969 meneliti Komodo, juga tergabung dalam barisan ini.
Kata Ahmad Salim, somasi dan class action ini akan diajukan pihaknya sebelum pengumuman pemenang New Seven Wonders Jumat (11/11/2011) mendatang.(edy)
0 komentar:
Posting Komentar